PEKANBARU, homeriau.com - Fraksi PDI Perjuangan Provinsi riau mendorong percepatan pembahasan tentang Perda Pesantren yang di inisiatifkan DPRD Provinsi Riau pada rapat Kerja BP2D terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan diruang rapat BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau, Senin (29/06/2020).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua BAPEMPERDA DPRD Prov Riau Ma'mun Solikhin S.Ag, yang diikuti oleh Kanwil Kementerian Agama Prov Riau Drs.H.Fairus.Ma

Anggota BAPEMPERDA DPRD Prov. Riau, Ketua Fraksi PDI Perjuangan H. Syafaruddin Poti, SH, Agung Nugroho, Ade hartati , Sulastri dan Kosim, Staff Ahli BAPEMPERDA DPRD Prov. Riau, dan Staf Ahli Komisi IV DPRD Prov. Riau.

Kegiatan proses jalannya rapat tersebut, bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pesantren ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Hingga Saat ini Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren belum terbit.

Selanjutnya, Bahwa Substantif Materi di dalam Ranperda Penyelenggaraan Pesantren ini belum mencakup materi yang komprehensif. Dan belum mencakup unsur penyelenggaraan Pesantren. Terkait substansi Ranperda harus memperhatikan Kewenangan Daerah Provinsi. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum agar Pemerintahan Daerah dapat memberi bantuan kepada Pesantren. 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terdapat 8 Pasal yang mengharuskan diterbitkannya Peraturan Menteri dan 2 Peraturan Presiden. Terkait dengan pendelegasian Undang Undang tentang Pesantren kepada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri agama harus diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang mana menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diatur didalam materi muatan ranperda penyelenggaraan pesantren untuk memperkaya materi muatannya.

Usai kegiatan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Riau H. Syafaruddin Poti, SH saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong Perda Pesantren ini segera dibahas, karena ini sudah lama dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang belum terbit, yang isinya mengacu pada dunia pendidikan Non Formal terhadap tuah ibah atau Bansos melalui bantuan Provinsi Riau, Ujar Syafaruddin Poti.

"Kita sangat berharap agar Perda ini cepat dilaksanakan, dengan konsultasi dengan Kemenag untuk mengesah pembahasan Perda Pesantren yang diambil oleh Inisiatif DPRD Riau, hendaknya juga dapat dilakukan Perbaikan dan Penyesuaian Naskah Akademik dan Draft Ranperda dengan melibatkan Tim dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau," tutupnya.

Sementara itu Ketua BAPEMPERDA DPRD Riau Ma'mun Solikhin S.Ag, membenarkan "Alhamdulillah rapat berjalan dengan baik beserta Kanwil Kementrian Agama Riau, dan kita akan melalui setiap tahapan-tahapan untuk pengesahan ini, dan semoga berjalan dengan baik", ungkap Ma'mun Solikhin.

Menanggapi Hal tersebut, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau Drs. H. Fairus, Ma menyampaikan Bahwa Ranperda tersebut harus dilanjutkan walau belum ada turunan dari UU no.18 tahun 2019 tentang pesantren.

"Namun demikian kita harus terus mengacu pada UU tersebut, kemudian kalau bisa naskah akademiknya harus lebih lengkap dan rinci juga konsep ranperdanya, kami usulkan tadi supaya tenaga ahlinya selain dari UIN juga harus ada dari praktisi pondok pesantren, dan juga harus ada dari unsur pemerintah dalam hal ini dari kanwil kemenag riau", tuturnya.

"kami yakin dengan perda ini maka santri-santri kita dan pondok pesantren akan lebih mendapat keadilan, kami sangat mengapresiasi hak inisiatif dari kawan-kawan di DPRD, kami ucapkan terimakasih yang tinggi atas inisiatif mereka semoga Allah menbalas dengan pahala yg besar dan kawan-kawan selalu sukses", Tutupnya.

*** (mzi)