TAMBANG - Selasa (9/1/2018) pukul 10.00 Wib, di Aula Kantor Camat Tambang dilaksanakan acara Seminar Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa tahun 2018.

Acara dihadiri oleh Kapolres Kampar AKBP. Deni Okvianto SIK, MH, Kajari Kampar yang diwakili Sunardi SH, Kepala Dinas PMD Kampar Febrinaldi, Camat Tambang Al Kautsar S.Stp, Camat Kampa Kholis Febriyasmi S.Stp, Kapolsek Tambang AKP Jambi Lumban Toruan SH, Danramil Kampar Kapten Lilik, Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Fajri SH, SIK, Kasat Binmas AKP Ratip, seluruh Kades se-Kec. Tambang dan Kec.Kampa serta Personil Polsek Tambang. 

Acara ini diawali kata sambutan dari Camat Tambang Al Kautsar S.Stp dan dilanjutkan sambutan dari salahsatu Kades yang diwakili Kades Parit Baru Ulul Aziz SH, MH.

Selanjutnya penyampaian materi seminar oleh Sunardi SH dari Kejaksaan Negeri Kampar, berikut petikannya :

Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (TP4D) bertujuan untuk mengawasi Dana dan Proyek Desa.

Selain itu untuk menghilangkan keragu-raguan Aparatur Negara dalam mengambil keputusan dan terwujudnya perbaikan birokrasi untuk percepatan program-program strategis serta terserpanya anggaran secara optimal.

Berikutnya penyampaian materi oleh Kepala Dinas PMD Kab. Kampar yang memaparkan tentang manajemen Pemerintahan Desa serta perlunya perencanaan penggunaan Dana Desa.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto SIK, MH, beberapa arahan dan penekanannya kepada para peserta seminar ini terutama yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas kamtibmas, antara lain :

Jangan pernah meninggalkan nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti kearifan lokal yang bertujuan untuk pencegahan dan penyelesaian pertikaian atau konflik antar warga.

Tidak ada yang bertindak main hakim sendiri atau persekusi, peduli dengan upaya pembrantasan dan pencegahan Narkoba serta komitmen untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Memahami Undang-undang tentang Keterbukaan informasi publik yang meliputi transparansi anggaran termasuk Dana Desa.