Bangkinang,- Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus.SE.MM Mengikuti Laporan Badan Anggaran Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun Anggaran 2022.
Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kampar di wakili oleh wakil ketua Toni Hidayat dan dihadiri 32 anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Dewan. Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar Anggaran 2022 dipusatkan diruang Sidang Paripurna DPRD Kampar, Senin (24/7).usai Paripurna terkait Pertanggungjawaban, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE.MM juga menyampikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.
Badan Anggaran DPRD Kampar melalui juru bicara Anshar, S. Ag dalam pidatonya menyampaikan bahwa laporan RPP ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai landasan dasar dan rujukan RPP ini, alhamdulilah ini telah dapat kita Laksnakan dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku " Kata Anshar.
Akhirnya Banggar merekomendasikan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan ini telah di buktikan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau untuk ke Tujuh kalinya, namun perlu perbaikan terhadap catatan yang diberikan guna lebih baik dan efektif anggaran untuk pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Kampar " Kata Anshar lagi.
Sementara itu Dalam sambutannya Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus.SE.MM menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Kabupaten Kampar Anggaran 2022, Alhamdulilah RPP ini telah dibahas dan di proses sesuai dengan mekanisme di DPRD Kampar, oleh sebab itu kami mengucapkan ribuan terimakasih atas waktu, pemikiran maupun masukan yang telah di berikan oleh anggota DPRD Kampar sehingga ini dapat kita jadikan Perda Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2022 yang telah dapat kita selesaikan dan di Perdakan " Kata Firdaus.
Di tambahkan Firdaus, terkait dengan rancangan dan proses penyusunan APBD 2024 sebagaimana ketentuan dimulai dari proses perencanaan dan proses penganggaran yang dilakukan secara bertahap secara sinergi pada setiap tahunnya. proses perencananan dimulai dari tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan forum /forum gabungan SKPD sampai dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sebagaimana yang telah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. hasil akhir dari proses perencanaan ini adalah dokumen perencanaan daerah berupa Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Setelah membacakan Laporan Laporan Badan Anggaran Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun Anggaran 2022, Pj Bupati Kampar secara simbolis serahkan Dokumen RPP kepada wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar untuk dilanjutkan pada pembahasan pada tingkat lanjut di DPRD Kampar melalui komisi dan fraksi – fraksi.inf
Editor : Ank
