Pekanbaru, Homeriau.com - Musyawarah Daerah III Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Riau menetapkan T. Rusli Ahmad sebagai ketua DPD LPM Provinsi Riau terpilih. Musda secara aklamasi dan terbuka kembali mengamanahkan kepada Rusli Ahmad untuk membawa biduk LPM agar terus berlayar dalam dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak cepat saat ini.

 

"Musda III DPD LPM Provinsi menetapkan saudara Rusli Ahmad sebagai ketua terpilih secara bulat," kata Ketua DPC LPM Kabupaten Indragiri Hilir, Helly Khairuddin yang memimpin sidang pleno Musda tersebut, Selasa (31/10/2017) di Hotel Golden Tulip, Jalan Sudirman, Pekanbaru.

 

Musda III ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Riau. Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP LPM.

Taufik, Ketua Panitia Musda III LPM Riau menjelaskan, musda dihadiri oleh seluruh pemegang hak suara, yakni 12 DPC kabupaten/ kota se Riau yang defenitif. Menurutnya, forum musda telah berlangsung sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi sebagai landasan utama pelaksanaan musda tersebut.

 

"Alhamdullilah, pelaksanaan musda berlangsung secara kekeluargaan. Suasana amat cair dan terbuka," kata Taufik. Terpilihnya Rusli Ahmad sebagai Ketua DPD LPM Provinsi Riau periode 2017-2022 ini tanpa melalui proses pemilihan (voting). Soalnya, begitu sidang pleno dibuka, sebanyak 12 pengurus DPC LPM se Riau langsung membacakan sikap resminya agar Rusli Ahmad bersedia kembali memimpin LPM Riau.

 

"Saya begitu terharu manakala para pemegang hak suara kembali mempercayakan kepada saya untuk memimpin LPM ini. Ini merupakan sebuah apresiasi yang akan kita jalankan secara bersama-sama," kata Rusli Ahmad yang baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Tanfiziah PW Nadhatul Ulama Provinsi Riau.

 

Menurut Rusli, keberadaan LPM amat strategis di tengah-tengah pembangunan daerah, khususnya dalam pemerintahan desa saat ini. Peran LPM adalah merupakan lembaga perancang program pemerintahan desa yang wajib dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat desa.

 

"LPM sebagai kumpulan dari tokoh masyarakat ibarat think tank dari perencanaan pembangunan di desa," tegas Rusli

 

Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin menegaskan LPM adalah mitra pemerintah dalam menyukseskan program kerakyatan. Menurutnya, saat ini adalah era partisipasi dan transparansi. Di mana setiap warga berhak untuk terlibat dan melibatkan diri dalam pembangunan. "Di sisi lain, setiap warga juga berhak melakukan kontrol pemerintahan," kata Wan Thamrin.

 

Wagub juga mengajak seluruh komponen LPM di Riau untuk ikut serta dalam mengawal pemerintahan saat ini. Terlebih, gelontoran dana desa yang besar diharapkan bisa mempercepat pemerataan infrastruktur dan sarana publik di desa. "Saya mengajak LPM untuk ikut terlibat di dalamnya," tegas Wan.Hr/vie/Ir.

Editor :