KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar langsung tancap gas melakukan perubahan besar dalam sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Melalui Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 800/UM/115, Pemkab resmi menerapkan transformasi budaya kerja demi mendongkrak kinerja dan kualitas pelayanan publik.
?Kebijakan ini menjadi langkah konkret menindaklanjuti arahan nasional dari Menteri Dalam Negeri, sekaligus strategi cerdas menekan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
?Mulai sekarang, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kampar wajib menerapkan pola kerja fleksibel dengan mengombinasikan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Khusus WFH, pemerintah menetapkan setiap hari Jumat sebagai jadwal kerja dari rumah.
?Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi bagian dari revolusi budaya kerja. Ia ingin ASN bekerja lebih cepat, adaptif, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal.
?“Ini langkah strategis agar ASN lebih efektif, efisien, dan mampu mengikuti perkembangan zaman,” tegasnya.
?Setiap perangkat daerah kini harus pintar mengatur pembagian kerja antara ASN yang WFH dan WFO, menyesuaikan dengan beban tugas masing-masing tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
?Tak berhenti di situ, Pemkab Kampar juga mendorong percepatan digitalisasi secara masif. Seluruh layanan pemerintahan diarahkan berbasis elektronik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penggunaan tanda tangan digital, hingga optimalisasi sistem kepegawaian modern.
?Di sisi lain, pemerintah juga menekan gaya kerja boros. ASN diminta lebih hemat dalam penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar minyak. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi, dan transportasi ramah lingkungan mulai didorong.
?Langkah efisiensi paling terasa terlihat pada perjalanan dinas. Pemkab Kampar menargetkan penghematan hingga 50 persen dengan mengurangi frekuensi perjalanan dan jumlah peserta. Rapat-rapat kini diarahkan berlangsung secara daring atau hybrid agar lebih praktis dan hemat biaya.
?Meski begitu, Pemkab Kampar tetap menjaga kualitas layanan publik. Sejumlah sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, kependudukan, kebersihan, hingga layanan darurat tetap wajib menjalankan sistem Work From Office penuh.
?Dana hasil efisiensi tidak dibiarkan mengendap. Pemerintah langsung mengalihkannya untuk mendukung program prioritas daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
?Sebagai tambahan gebrakan, Pemkab Kampar juga akan rutin menggelar Car Free Day setiap Minggu di Kota Bangkinang guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas polusi.
?Kebijakan ini mulai berlaku segera dan akan dievaluasi setiap dua bulan. Bupati Kampar optimistis, langkah ini akan melahirkan birokrasi yang modern, gesit, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.Adv
Yal
Editor : Ank
