BANGKINANG KOTA, homeriau.com  - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20 Desember 2017 lalu ternyata menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat desa, diantaranya banyaknya pergantian perangkat desa oleh Kades terpilih.

Untuk menanggapi persoalan tersebut Komisi I dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kampar serta sejumlah Camat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kampar, Senin (9/4).

Camat Kampar utara, Lukmansyah dalam rapat tersebut menjelaskan pihaknya tidak masalah dalam memberikan rekomendasi jika dasar pergantian perangkat desanya jelas, namun yang terjadi banyak Kades yang meminta rekom pergantian Perangkat Desa berdasarkan alasan politis.

"Kebanyakan meminta rekom berdasarkan alasan politis, misalnya dalam Pilkades yang lalu yang bersangkutan tidak mendukung dirinya, ini menjadi persoalan. Bola panas ini diberikan ke kecamatan, dalam penyelenggaraan Pilkades, Kades terpilih mengganggap perangkat desa yang lama jadi lawan mereka," terangnya.

Untuk itu, lanjutnya kita mengharapkan adanya aturan yang jelas untuk Kepala Desa untuk mengadakan mutasi atau pergantian perangkat desa agar memudahkan Camat memberikan rekomendasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I, Repol S.Ag  berharap PMD melakukan pemetaan serta melakukan sosialisasi dalam bentuk surat edaran hingga ke desa agar gejolak tidak timbul ditengah-tengah masyarakat.

"Ini menjadi dilema di Pemerintahan Desa, karena perbedaan politis membuat kinerja perangkat desa jadi tidak maksimal. Kades pun dilema, karena jika Sekdes lawan politiknya di Pilkades, otomatis tidak akan singkron antar Kades dan Sekdes, jadi kedepan kita harus rumuskan persoalan ini," terang Repol.hr/yl

Editor : HomeRiau