Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ,menjelaskan persoalan umum di seluruh daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tergantung dengan transfer dari APBN. Dia menyebutkan jika dilihat transfer dana ke daerah Provinsi 21,5% pada 2013 dan naik menjadi 50%. Kemudian untuk Kabupaten pada 2013 72% kemudian turun menjadi 69,8% namun masih mendekati 70%.
Sri Mulyani menjelaskan tantangan terbesarnya adalah masih besarnya penggunaan dana untuk belanja pegawai.
"APBD di Provinsi masih sekitar 70,9%, masih besar untuk gaji pegawai," kata Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Legislatif Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Jumat malam (1/12/2017).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pengelolaan keuangan daerah sangat krusial untuk kegiatan ekonomi. Pengelolaan daerah yang kedua adalah APBD jangan hanya dibelanjakan untuk pegawai.
"Bahkan pegawainya belum tentu melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, kalau melayani sih tidak apa-apa dia masih kasih benefit pelayanan yang baik," ujarnya.
Dia menjelaskan, ini terjadi di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dengan besarnya anggaran untuk gaji tersebut, menyebabkan terbatasnya kegiatan produktif di daerah.
Sri Mulyani juga menjelaskan, di daerah belum memiliki standar program dan kegiatan dari APBD sehingga menyebabkan, ketimpangan antara program dan jumlah dana yang dimiliki oleh Pemda.
"Artinya kita buat program standar bagaimana agar seragam. Bahkan ada satu kabupaten yang punya 600 program, tapi uangnya sedikit. Banyak kan programnya, tapi uangnya habis biasanya untuk panitia saja dan tidak ada rasanya ke masyarakat," ujarnya.
Di daerah ada sebanyak 19.500 program dengan 277.000 kegiatan yang bervariasi, terlalu banyak dan hasilnya sangat nihil. Menurut dia, keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan mendukung ekonomi pusat.
sumber : Detik.com
Editor :
