Pekanbaru, Homeriau.com – Koq bisa anggaran tidak cukup, dana publikasi media di Pemkab Pelelawan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 tidak tranparan dan rawan penyelewengan. Kuat dugaan dana publikasi diberikan kepada kroni - kroni pejabat dengan sistim “belah semangka” untuk persiapan pundi-pundi Bupati Pelelawan pada perhelatan pemilihan Gubernur Riau tahun 2018.

Menurut Erwin Nainggolan, pembagian dana publikasi media di Pemkab Pelalawan yang disalurkan melalui dinas Kominfo Kabupaten Pelelawan untuk APBD murni sebesar 5 miliar lebih dan ditambah pada APBD Perubahan sebesar 1,3 miliar tahun 2017 dinilainya tidak cukup karena untuk saat ini jumlah media lebih banyak dibandingkan tahun kemarin,  katanya diruang kerjanya kepada Bidikonline beberapa waktu yang lalu.

Untuk APBD murni tahun 2017 sebesar Rp 5 miliar lebih dan APBD Perubahan sebesar Rp 1.3 miliar sehingga diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.

Khusus untuk dana APBD Perubahan yang mencapai Rp 1.3 miliar  menurut Erwin  dana publikasi tersebut dibagi untuk media cetak tabliod sebesar Rp 300 juta, media cetak harian Rp300 juta dan media online  Rp1.000.000.000,- (satu miliar). Sehingga untuk pembagian dana tersebut kita harus betul-betul hati-hati  supaya tidak terjadi salah pengertian.
 
Misalnya untuk media cetak tabloid yang berjumlah 25 media kalau kita berikan dua atau lebih, pasti rekan-rekan media yang lain ada yang tidak  dapat, demikian juga dengan media onlinenya, makanya kita harus hati-hati jelas kepala Bidang yang merangkap PPTK ini, Erwin Nainggolan.

Namun apa yang disampaikan Erwin, berbanding terbalik. Berdasaarkan lansir investigasi Bidikonline.com untuk media cetak jatah orderan bervarisa mulai dari  Rp8,5 juta, Rp10 jutat , Rp 22 juta bahkan mencapai Rp 25 juta untuk satu orderan.

Berdasarkan data yang kita kutip Bidikonline.com, salah satu media cetak GT mendapat orderan 2 buah  satu orderan seharga Rp 25 juta, tak heran media tersebut  mendapat Rp50 juta. Demikian juga beberapa media cetak lainnya yang mendapat orderan  2 hingga 3 buah. Belum lagi orderan media cetak yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah .

Sehingga tak heran jika ada media lain yang sudah mendapat orderan dua buah, bisa berubah menjadi satu, berdalil anggaran tidak cukup. 

Hal yang senada juga terjadi di media online, dimana untuk media online untuk orderan juga tidak tranparan bahkan media online bisa mendapat orderan sampai  5 buah sedangkan untuk media online lainnya untuk minta satu orderan saja  sulit.

Menurut sumber dari bidikonline.com, semua itu dapat berlangsung mulus karena adanya kerjasama yang baik. Istilah “Belah Semangka”  sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Tak heran jika permainan kepala Bidang yang merangkap PPTK ini, yang disinyalir merupakan perpanjangan tangan dari Bupati Pelelawan tidak diketahui mereka.  Beliau (Erwin-red) memang sengaja dipakai  disitu karena menurut isu yang berkembang dana terseabut  dikumpul untuk  pundi-pundi persiapan Pak Bupati menuju Pilgub 2018.

Sementara pak Bupati tidak menyadari  apa yang dilakukan Erwin terhadap wartawan  justru menjadi bumerang bagi beliau (bupati) atas sikap Erwin yang bermain dibalik dana publikasi media. Yah....kita lihat saja nanti, saya tidak mau mendahului , “ jelas sumber

Sekda Kabupaten Pelelawan Tengku Muklis melalui WhatsApp (WA)nya menyampaikan. Semua keluhan yang disampaikan teman-teman wartawan terkait dana publikasi media melalui dinas Kominfo Pelelawan , saya sudah mengkordinasikan dengan kadis Kominfo, Fachrizall namun untuk mencampuri  terlalu jauh saya tidak mungkin karena sudah ada yang mengatur  kepala Dinas dan perangkatnya, jelasnya di WA.

Sedangkan Wakil Bupati Pelelawan Zardewa yang diwawancarai dikantornya, sangat menyesali sikap kepala Dinas , Fachrizall yang tidak transparan terhadap alokasi dana publikasi pembangunan Pelelawan yang dikelolah oleh Dinas Kominfo. “ Itu dana Negara bukan uang pribadi yang harus ditutup-tutupi, jelas wagub kepada Bidik.

Sementara Bupati Pelalawan H.M Harris yang dihubungi memalui handphone nya kepada Bidik mengatakan, pihaknya segera melakukan kordinasi dengan kepala dinas Kominfo karena yang lebih tau dia, siapa penerima dan berapa jumlah masing-masing tapi dengan adanya informasi seperti ini, saya segera minta penjelasan terkait dana publikasi media tersebut, mohon maaf saya tidak bisa lama karena ada urusan di kantor PDIP di Jakarta, sepulang dari Jakarta kita akan ketemu jelas bupati, Kamis (14/11/17) malam.Hr