Jakarta, homeriau.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menyiapkan payung hukum untuk menyelesaikan kasus honorer K2 Riau yang belum mendapatkan SK PNS sejak tahun 2013. Dan untuk menyiapkan payung hukum ini, KemenPAN-RB akan melakukan koordinasi dengan BKN, KASN, BPKP.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB di Ruang Pimpinan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (28/11/2017) siang. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy (LE), Sekretaris Kementerian PAN-RB Atmaji Wangsa Atmadja, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB DR Setiawan, Perwakilan Honorer K2 Pemprov Riau Joni Afriadi dan Yulasmi.

Dalam pertemuan tersebut, LE menyampaikan harapannya kepada kementerian agar persoalan honorer K2 Pemprov Riau ini bisa selesai dalam tahun ini juga.

“Kita minta persoalan ini bisa diselesaikan tahun ini juga. Sebab kalau tidak, tahun depan 100 orang K2 yang sudah lulus ini akan menemukan banyak permasalahan lain yang saling berkait, berimplikasi akan semakin buntu peluang penyelesaiannya,” ujar pria yang kini lagi digadang-gadangkan sebagai Calon Gubernur Riau di Pilkada 2018 mendatang itu.hr/vie.