Pekanbaru, Homeriau.com - Dalam menyambut tahun politik Riau, pihak TNI menggadakan silahturahmi acara Sosialisasi Netralitas TNI dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kota Pekanbaru kepada Prajurit dan PNS Kodim 0301/Pbr bertempat di Aula Makodim 0301/Pbr Jl. Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, senen ( 12/2/2018 ).

Acara tersebut dihadiri oleh  Dandim 0301/Pbr, Para Danramil jajaran Kodim 0301/Pbr, Para Perwira Staf jajaran Kodim 0301/Pbr, Bapak Yasri Yakub Tambusai SH.MH (Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu), Ibu Hijrah Fitria (Staf Panwaslu Pekanbaru), Bapak Yanis Prima (Staf Panwaslu Pekanbaru), Seluruh Prajurit dan PNS Kodim 0301/Pbr. Dalam hal ini sebagai Komandan Dandim 0301/Pbr menyampaikan kepada jajarannya berupa pihak Panwaslu untuk memberi petunjuk arahan kepada kami Anggota TNI berhubungan dengan menjelang Pilkada 2018, selain itu kami sudah mempunyai buku saku tentang Netralitas TNI berhubungan dengan adanya salah satu Calon mantan TNI (Mantan Danrem 031/WB) untuk itu kami tetap Netral seperti yang ada pada buku saku tentang Netralitas TNI, dan juga menghimbau kepada Prajurit yang memonitor di Lapangan agar selalu bersama-sama dengan Anggota Polri sehingga tidak ada dugaan-dugaan yang tidak baik, ujar Danramil.

Pada kesempatan lain Bapak Yasri Yakub Tambusai, SH.MH (Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu) menginginkan kepada anggota TNI  mempunyai wewenang untuk memberikan sosialisasi tentang Netralitas TNI. Adanya perlu untuk mensosialisasikan sesuai dengan UU Pemilu dan Pikada No. 10  Tahun 2016 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang jati diri TNI yang tidak boleh berpolitik praktis karena tidak jamannya lagi dan TNI sebagai Alat Pertahanan Negara, dan juga Panwaslu sebagai mengawasi seluruh kegiatan Pemilu. Maka dari itu Panwaslu akan selalu memonitor pilkada yang akan berlangsung pada tahun ini, tentang melakukan pencegahan dan penindakan bagi pelanggaran Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktek politik uang, dan mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye, ungkapnya. Hr