PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui masih menghadapi sejumlah persoalan strategis sepanjang tahun 2025. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).
Berbagai isu yang menjadi perhatian meliputi kondisi fiskal daerah, pemerataan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, ketahanan pangan, nilai tambah industri, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Pada sektor fiskal, SF Hariyanto menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau diproyeksikan mencapai 86,77 persen atau sebesar Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD 2025 sebesar Rp9,47 triliun, berdasarkan prognosis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga 31 Desember 2025.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan terealisasi sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26 persen.
Untuk belanja daerah, realisasi hingga 29 Desember 2025 mencapai Rp7,92 triliun atau 83,70 persen dari total pagu anggaran.
“Sebagai langkah penyesuaian fiskal, Pemprov Riau melakukan pengurangan TPP ASN sebesar 30 persen selama Oktober hingga Desember, sekaligus memastikan pemenuhan belanja wajib,” jelas SF Hariyanto.
Selain itu, Pemprov Riau juga menggali sumber pendapatan alternatif, seperti rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta dan optimalisasi pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Dalam bidang kesehatan, Pemprov Riau berkomitmen memperluas akses layanan melalui Universal Health Coverage (UHC). Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 7.145.705 jiwa atau 99,68 persen dari total penduduk.
Sementara di sektor pendidikan, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp383,24 miliar, terdiri dari Rp358,59 miliar untuk sekolah negeri dan Rp24,56 miliar untuk sekolah swasta.
Pemprov Riau juga menyalurkan berbagai program beasiswa, antara lain 1.459 penerima beasiswa Bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa afirmasi, serta 1.806 penerima bantuan sosial pendidikan.
Pada sektor infrastruktur, upaya difokuskan pada menjaga fungsionalitas jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, Pemprov Riau merehabilitasi jalan sepanjang 30,63 kilometer dan melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 278,31 kilometer. Selain itu, lima unit jembatan direhabilitasi dan 22 unit jembatan menjalani pemeliharaan rutin.
Di bidang ketahanan pangan, SF Hariyanto mengakui masih adanya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Untuk mengatasinya, Pemprov Riau melakukan optimalisasi lahan pertanian seluas 19.216,31 hektare dan meningkatkan luas tanam padi.
Pemprov Riau juga membangun prenursery 600 ribu bibit kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, mengembangkan kebun benih kelapa seluas 25 hektare di Sungai Piring, serta melakukan peremajaan sagu seluas 200 hektare.
Terkait nilai tambah industri yang dinilai belum optimal, Pemprov Riau mendorong peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Meski tingkat kemiskinan di Riau tercatat menurun dibanding tahun 2024, angkanya masih berada di atas rata-rata nasional tahun 2025 yang mencapai 8,47 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru meningkat 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk menekan pengangguran, Pemprov Riau melaksanakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, penempatan magang, job fair, penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, hingga penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, Pemprov Riau menyalurkan Bosda Afirmasi kepada 742 siswa kelas XI pada 2024 dan 842 siswa kelas X pada 2025, serta bantuan BSM dan KAT kepada 4.785 penerima.
Di akhir pemaparannya, SF Hariyanto menyebutkan Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin melalui 1.459 peserta Bidikmisi dan 1.806 penerima bantuan sosial pendidikan.
Tak hanya itu, pembangunan Sekolah Rakyat di tiga lokasi dengan total 225 peserta didik turut direalisasikan, serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.011 pekerja rentan di Provinsi Riau.
“Seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Def
Editor : Ank
