Pekanbaru, homeriau.com - Perwakilan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggelar workshop perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan forum koordinasi penyamaan persepsi tentang profil (parameter dan proyeksi) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2018, bersama sejumlah mitra kerja dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan kependudukan di Provinsi Riau dan kabupaten/kota se Riau.

Workshop dibuka Serketaris BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mery Ellya mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Agus Putro Proklamasi, Selasa (17/4/2018). Berlangsung selama tiga hari, 16-18 April 2018 di Hotel Grand Zuri, Pekanbaru.

Direktur Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (PKPP) Humprey Apon selaku nara sumber di sela-sela kegiatan mengatakan selama ini urusan penduduk kurang menarik bagi sebahagian pihak, tetapi kegiatan kali ini mengangkat isu-isu kependudukan, sehingga akan lebih menarik. Sebab, semua pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam merumuskan Grand Designe Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk beberapa tahun kedepan.

"Kalau membicarakan GDPK maka penduduk menjadi lebih prioritas lagi di sebuah daerah, karena program kependudukan tidak saja tugas BKKBN, tetapi semua pihak. Makanya dibuat menjadi lebih menarik, agar menjadi prioritas dalam pembangunan," jelasnya.

Dikatakan, ada lima sektor dalam hal penanganan penduduk, sehingga akan dirumuskan semuanya menjadi terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencara Strategis (Renstra) di semua jajaran pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Hasil rumusan kebijakan ini nantinya sebagai masukan kepada pemerintah untuk dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Sebab, kalau masuk maka penduduk menjadi penting dalam hal sumber dan objek pembangunan," ungkapnya.

Melalui GDPK yang disusun, maka akan ditentukan arah dan kualitas penduduk, karena dari lima aspek kependudukan, BKKBN mengutamakan pengendalian dalam hal jumlah atau kuantitas.

Sementara itu, Mery Ellya saat menyampaikan sambutan menyampaikan bahwa di Provinsi Riau pertumbuhan penduduk cukup tinggi yang disebabkan oleh migrasi dari daerah lain dan tingginya angka kelahiran, sehingga perlu kebijakan yang tepat untuk mensikapinya sebab berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Pertumbuhan di Riau masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari nasional karena angka TFR di Riau masih 2,9 sedangkan secara nasional hanya 2,1. Sehingga perlu upaya bersama dalam pengendalian penduduk," katanya.

Menurut dia, workshop akan mencari masukan dari berbagai mitra kerja, kemudian melakukan kajian –kajian tentang dampak kependudukan terhadap pembangunan dari mulai sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.
Sejumlah mitra kerja diajak dalam merumuskan kebijakan pengendalian penduduk, karena masalah kependudukan sangat berpengaruh terhadap pembangunan oleh karena itu harus dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap dampak-dampaknya.

"Karena penduduk yang banyak jika tidak dibarengi Sumber Daya Manusia berkualitas maka berakibat fatal. Oleh karena itu merumuskan kebijakan kependudukan sangat penting, melakukan persiapan untuk menghadapi bonus demografi agar para usia produkstif SDM berkualitas, jika sebaliknya usia produktif yang banyak tidak berkualitas maka akan menjadi bencana, berbagai permasalahan ekonomi, sosial, keamanan, sandang dan pangan akan muncul,” kata Mery Ellya.hr/yl

Editor : HomeRiau