Pekanbaru – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen Polri untuk terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui pendekatan kolaboratif lintas sektoral yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Kodam I/Bukit Barisan melalui Korem 031/Wira Bima, Balai TNTN, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Rapat berlangsung di Pekanbaru, Senin (29/12/2025), sebagai langkah awal menyatukan persepsi dan strategi penanganan konflik TNTN secara terpadu dan berkelanjutan.
Kapolda Riau menilai persoalan TNTN merupakan konflik berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum. Menurutnya, terdapat dimensi sosial, historis, dan aspek keadilan masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut, baik di zona inti maupun penyangga.
“Masalah TNTN bukan semata-mata soal hukum. Ada persoalan sosial dan kemanusiaan yang harus dipahami secara utuh. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif dan berimbang,” ujar Irjen Herry.
Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama penyelesaian konflik. Kolaborasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Balai TNTN, serta seluruh stakeholder dinilai mutlak diperlukan agar penanganan berjalan satu arah dan satu tujuan.
“Kita harus berada dalam satu frame dan satu komitmen. Mulai dari TNI, Polri hingga unsur paling bawah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, semuanya bergerak bersama untuk menyelesaikan persoalan TNTN secara tuntas,” tegasnya.
Selain itu, Kapolda Riau juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif dengan Balai TNTN, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN, guna memastikan setiap kebijakan dan langkah di lapangan berjalan terukur dan berkesinambungan.
Sebagai langkah strategis, Kapolda mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) penanganan TNTN yang komprehensif. Ia menargetkan pada tahun 2026 sudah tersedia roadmap yang memuat tahapan kegiatan, indikator keberhasilan, kebutuhan anggaran, serta pelibatan personel lintas instansi.
Pendekatan dialogis juga menjadi perhatian utama. Kapolda menilai dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat ulayat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan hak-hak masyarakat tetap dihormati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks solusi, Irjen Herry mendorong penerapan skema yang adil dan humanis, seperti perhutanan sosial, relokasi sukarela yang manusiawi, serta program pemberdayaan ekonomi alternatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan memberdayakan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Saya hadir mewakili Gubernur dan Pangdam. Artinya, kita semua harus satu frekuensi. Negara harus hadir memberikan solusi terbaik, termasuk langkah mitigasi yang telah dan akan dilakukan oleh jajaran Polres setempat,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan TNTN merupakan tanggung jawab bersama demi generasi mendatang. Namun di saat yang sama, menjaga harkat dan martabat masyarakat merupakan kewajiban moral negara.
“Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemberi solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Def
Editor : Ank
