"Setiap kota layak anak, bukan berarti tidak ada kekerasan disitu, itu kekerasan tidak bisa diprediski dan tidak bisa diantipasi. Ada yang sifatnya spontan dan terencana. Dan tergantung mental masyarakat, tapi sejauh mana negara peduli terhadap kekerasan Itu, contohnya, seperti ada kekerasan di panti asuhan pemerintah langsung peduli, yakan. Dimana didunia ini tidak ada kekerasan terhadap anak," ungkap Mahyuddin, pada Senin (9/4).
Lanjut mantan Kadispas Kota Pekanbaru, pihaknya memastikan setiap kekerasan yang terjadi anak dan perempuan ditangani oleh pemerintah daerah. " Jadi bukan berarti indikatornya kekerasan terhadap anak nol, tidak mungkin itu. Tapi kita berharap seperti itu," imbuhnya
Selain itu dicontohkannya, ada pekerja anak-anak berjualan koran di persimpangan lampu merah. persoalan tersebut dibawah tanggungjawab Dinsoskam dan Satpol PP Pekanbaru. Dan OPD tersebut sudah melakukan penertiban. "Sekarang ini siapa yang menyuruh mempekerjakan anak-anak itu, apakah media massa atau agennya. Itu perlu bekerjasama mengatasinya. Dipastikan ini diperhatikan, namum menyelesaikannya tidak semudah yang dibayangkan. Pemerintah sudah hadir disana melakukan razia, ini berulang terus. Jadi kalau Pekanbaru tidak layak menjadi kota anak karena persoalan tersebut, naif sekali. Sebab indikatornya banyak, ada lima klaster penilaian kota layak anak itu," pungkas Mahyuddin
Editor :
