Maraknya Gelper, dan panti pijat di kota Pekanbaru menjadi perhatian warga kota. Sebab, mereka khawatir dengan masa depan anak-anak mereka yang rawan terseret dalam dunia hitam tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru, Yose Saputra menegaskan pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah masih lemah.
Hal ini disampaikan Yose dalam sebuah diskusi bersama awak media di sebuah kedai kopi di Jalan Durian, Pekanbaru, Selasa (16/1/18). Yose juga mempertanyakan fungsi dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru.
Menurut Yose, Gelper yang diduga tempat perjudian dan Panti Pijat yang diduga tempat prostitusi terselubung merupakan penyakit masyarakat (Pekat) yang harus diberantas.
"Seperti Gelper, tempat-tempat Prostitusi yang berkedok Massage atau Jasa Pijit Keluarga," harus diberantas," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung longgarnya disiplin oknum pegawai negeri sipil Kota Pekanbaru. Dimana, pada saat jam kantor mereka justru asyk di kedai kopi.
"Segala sesuatu yang kawan-kawan sampaikan ini bermuara pada kesalahan dari Pemerintah Kota, jangan kaitkan hanya dengan Pihak Kepolisian saja, kehadiran tempat-tempat hiburan malam ataupun tempat-tempat Prostitusi yang kawan-kawan maksudkan itu merupakan kesalahan dari Pemko Pekanbaru," tukas Yose.
Yose melanjutkan, kehadiran mereka (tempat hiburan), salah satu bukti ketidakcermatan Pemerintah Kota dalam mengeluarkan izin. "Harusnya selektif dalam mengeluarkan izin operasional," ujarnya.
Menurut Yose, saat ini tidak ada lagi alasan tidak mampu atau tidak siap memberantas Gelper dan Panti Pijat.
Soalnya, ungkap Yose, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono yang baru dilantik merupakan mantan seorang Kasrem 031/Wira Bima.
"Jangan ada lagi bahasa tidak mampu, ataupun tidak siap," ungkapnya.Hr/rnc
Editor :
