Jakarta, Homeriau.com - KPK berhasil memecahkan rekor pencapaian dalam hal operasi tangkap tangan (OTT). Operasi tangkap tangan KPK kepada 4 tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD tahun 2018 Provinsi Jambi menjadi OTT ke-19 KPK di tahun ini.

Keempat tersangka yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut yakni Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Asisten III Pemprov Jambi Saifuddin, Plt Kepala Dinas PU Arfan dan anggota DPRD Jambi Supriono. "Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima atau memberikan hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Sebelumnya pada 25 Oktober lalu KPK juga melakukan OTT ke-18 kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Total ada 15 orang yang ditangkap KPK.

"Ada 15 orang diamankan dan masih diproses," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/10).

Di tahun 2016 KPK berhasil melakukan 17 OTT dengan jumlah tersangka sebanyak 58 orang. Sementara itu untuk tahun 2015 KPK melakukan 5 OTT dengan jumlah tersangka 19 orang. Tahun 2014 juga melakukan 5 OTT dengan jumlah tersangka 12 orang.

Berikut OTT KPK yang dilakukan sepanjang 2017 (dari Januari hingga bulan November):

1. Pada 25 Januari 2017, Patrialis Akbar, ditangkap karena diduga menerima suap terkait judicial review Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Pada 30 Maret 2017, KPK menangkap Direktur Utama (Dirut) PT PAL M Firmansyah Arifin terkait suap dalam pembelian kapal perang oleh pemerintah Filipina.

3. Pada 26 Mei 2017, KPK menangkap auditor BPK Ali Sadli dan Irjen Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri terkait suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kemendes PDTT.

4. Pada 5 Juni 2017, KPK melakukan OTT di DPRD Jawa Timur. Total ada 6 orang tersangka yang ditetapkan termasuk Bambang Heryanto selaku Kadis Pertanian Jatim, Rohayati selaku Kadis Peternakan Jatim dan M Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim.

5. Pada 9 Juni 2017, KPK melakukan OTT di Bengkulu. Seorang jaksa yaitu Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba dijerat KPK karena menerima suap.

6. Pada 16 Juni 2017, KPK melakukan OTT di DPRD Mojokerto. Ada 4 orang yang dijadikan tersangka yaitu Purnomo (Ketua DPRD Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Mojokerto) dan Wiwiet Febryanto (Kadis PUPR Mojokerto).

7. Pada 20 Juni 2017, KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, terkait suap.

8. Pada 2 Agustus 2017, KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok bernama Agus dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka

9. Pada 21 Agustus 2017, KPK melakukan OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu panitera pengganti Pengadilan Negeri Jaksel Tarmizi dan pengacara bernama Akhmad Zaini.

10. Pada 23 Agustus 2017, KPK melakukan OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 20,74 miliar dari Komisaris PT AGK Adiputra Kurniawan.

11. Pada 29 Agustus 2017, KPK melakukan OTT di 3 kota yaitu Tegal, Jakarta dan Balikpapan. Hasilnya 3 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha, pengusaha Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal, Cahyo Supardi.

12. Pada 6 September 2017, KPK melakukan OTT lagi di Bengkulu. Ada 3 orang tersangka yang ditetapkan yaitu Dewi Suryana (hakim tipikor PN Bengkulu), Hendra Kurniawan dan Syuhadatul Islamy.

13. Pada 11 September 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan 4 orang yaitu tersangka Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi, Direktur Utama PDAM Bandarmasin Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasin Trensis.

14. Pada 12 September 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan 5 orang tersangka yaitu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. 

15. Pada 16 September 2017, KPK melakukan OTT di wilayah Pemkot Batu, Jawa Timur. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan, dan pengusaha Filipus Djap.

16. Pada 22 September 2017, KPK melakukan OTT di Cilegon. Dalam OTT itu, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi ditetapkan sebagai tersangka. Tubagus menyerahkan diri pada malam harinya dan menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK.

17. Pada 6 Oktober 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan anggota DPR Komisi XI Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara Sudiwardono sebagai tersangka kasus suap. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait penanganan putusan banding ibu dari Aditya, Marlina Moha Siahaan.

18. Pada 25 Oktober 2017, KPK melakukan OTT di Nganjuk dan menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka tersangka jual-beli jabatan. KPK menemukan indikasi praktik ini sudah lama terjadi di Kabupaten Nganjuk. Ada 5 orang tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini. Taufiq kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

19. Pada 28 November 2017, KPK melakukan OTT dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD tahun 2018 Provinsi Jambi. Keempat tersangka tersebut yakni Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Asisten III Pemprov Jambi Saifuddin, Plt Kepala Dinas PU Arfan dan anggota DPRD Jambi Supriono.Hr/dtc. 

Editor :